Poin Penting Peraturan Pemerintah Tentang E Commerce

(Last Updated On: November 12, 2018)

Peraturan Pemerintah Tentang E Commerce – Siapa yang tidak tahu tentang e-commerce, yaitu perdagangan suatu barang/jasa secara online. Salah satu yang biasa kita tahu adalah toko online yang sangat banyak di indonesia. Contoh toko online yang biasa digemari yaitu bukalapak, tokopedia, shoppe, dan lazada. Tentu dari pembaca juga lebih senang membeli secara online kan di salah satu toko online yang telah disebutkan diatas. Namun pada artikel ini kita tidak akan membahas toko online tersebut melainkan peraturan pemerintah tentang e commerce.

Peraturan Pemerintah Tentang E Commerce

Peraturan Pemerintah Tentang E Commerce

Peraturan Pemerintah Tentang E Commerce

1. E-Commerce Sebagai Perdagangan Elektronik

Peraturan Pemerintah yang pertama yaitu mengatur E-Commerce sebagai perdagangan elektronik. Hal terkait kriteria barang tidak diatur dalam PP ini yang mana telah diberitahukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi serta Usaha Kecil Menengah, Rudy Salahudin.

Ketentuan terkait barang e-commerce akan diatur dalam PP Nomor 102 Tahun 2000 yang membahas tentang Standardisasi Nasional. Lalu juga ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 yang membahas tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.

2. Perlindungan Bagi Usaha Kecil Menengah

E-Commerce adalah perdagangan yang berskala internasional. Pedagang dalam negeri dan luar negeri berbondong-bondong untuk memasarkan produknya. Tentunya Pemerintah Indonesia akan mendukung ketika pedagang dalam negeri bersaing dengan pedagang luar negeri.

Dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2014 yang membahas tentang perdagangan dan UU Nomor 11 Tahun 2008. Tujuan adanya peraturan pemerintah diatas sebagai perlindungan hukum atas perdagangan online. Dengan begitu semua pihak dapat ikut bersaing untuk berdagang secara online. Karena perdagangan online akan membuat orang – orang bisa memasarkan produknya dengan lebih cepat dan memiliki jangkauan yang luas.

3. Barang Wajib SNI

Peraturan pemerintah tentang e commerce berikutnya terkait barang yang dijual melalui E-Commerce harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga minimal 60% terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri. Keterkaitan dengan peraturan tersebut adalah barang yang dijual lewat E-Commerce akan menyesuaikan dengan perdagangan retail konvensional.

Presiden Jokowi juga akan menekan peraturan ini agar dapat memaksimalkan E-Commerce dan juga dapat diimplementasikan segera karena barang tradisional mulai tergantikan oleh barang impor dikarenakan pedagang dalam negeri tidak bisa ikut bersaing karena barangnya kurang menarik.

4. Tentang Pajak

Dalam E-Commerce tentunya ada pajak dan tidak ada perbedaan perlakuan pajak antara e-commerce atau perdagangan, jasa lainnya. Pemerintah juga menegaskan persoalan terkait PPh (Pajak Penghasilan) pada e-commerce. Dasar hukumnya ada di Pasal 4 Ayat 1, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 26 tentang undang – undang PPh.

Lalu untuk biayanya sesuai dengan Pasal diatas. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga berlaku dalam E-Commerce dengan dasar hukum Pasal 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 1 Dan 2, Pasal 13, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Dan Pasal 17 Pp Nomor 1 Tahun 2012. Dengan adanya pajak, E-Commerce yang semakin berkembang akan membantu menambah devisa negara secara pesat.

5. Amanat Peraturan Presiden

Rancangan Peraturan Pemerintah juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 yang membahas tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional (Roadmap e-commerce) Berbasis Elektronik pada tahun 2017-2019. Tujuan dengan adanya peraturan presiden ini adalah upaya memaksimalkan pendanaan dalam suatu kegitan, juga mengurangi risiko yang terjadi.

Dalam bentuk kompleksnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 ini dihadirkan dalam bentuk tabel. Lalu keterkaitan dengan e-commerce yaitu pemerintah dapat meminimalisir risiko perdagangan secara online yang mana tentunya pedagang online harus turut serta mendukung peraturan ini agar berjalan dengan teratur.

6. RPP E-Commerce Terbaru

Ada beberapa poin penting terkait pembahasan RPP yang terbaru terkait e-commerce. Beberapa diantaranya akan ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, pengiriman, pembayaran, penukaran barang/jasa, sengketa, pembinaan, dan pengawasan. Tentunya peraturan ini masih tahap perundingan dan jika peraturan ini terbit Kementrian perdagangan akan merilis aturan teknisnya. Terlebih dengan beberapa aturan yang tengah dirundingkan juga belum disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Demikian pembahasan tentang poin penting peraturan pemerintah tentang e commerce. Beberapa hal mungkin belum bisa tersampaikan secara jelas dan mendetail karena sampai saat ini pemerintah juga belum mengesahkan beberapa peraturan diatas. Lalu beberapa peraturan juga belum diimplementasikan secara baik oleh toko online. Dengan adanya peraturan pemerintah ini diharapkan mampu menekan impor yang berlebihan.

Leave a Reply